Kalkulator JKP 2026 (60% Upah, PP 6/2025)

Jawaban langsung

Manfaat uang tunai JKP saat ini adalah 60% dari upah setiap bulan, untuk paling lama 6 bulan, dengan dasar upah dibatasi Rp 5.000.000 per bulan. Ketentuan itu berasal dari PP 6/2025 yang berlaku sejak 7 Februari 2025 dan menggantikan skema lama pada PP 37/2021 (45% untuk 3 bulan pertama, 25% untuk 3 bulan berikutnya).

Apa yang dihitung

Kalkulator ini memperkirakan dua hal sekaligus. Pertama, berapa uang tunai JKP yang mungkin Anda terima: nilai per bulan dan total selama masa manfaat. Kedua, apakah syarat penerimanya terpenuhi menurut isian Anda — sebab berakhirnya hubungan kerja, masa iur dalam 24 bulan terakhir, kesediaan bekerja kembali, dan sisa waktu untuk mengajukan klaim.

Bagian kedua sering diabaikan, padahal justru di situ banyak klaim tertahan. Manfaat JKP bukan hak otomatis bagi setiap orang yang berhenti bekerja: sebab berhentinya harus berupa PHK, dan tenggat pengajuan hanya 6 bulan sejak PHK terjadi.

Rumus dan sumber angkanya

Rumusnya sederhana karena PP 6/2025 memakai tarif tunggal:

• upah dasar = min(upah sebulan; Rp 5.000.000)
• manfaat bulanan = 60% × upah dasar
• total manfaat = manfaat bulanan × jumlah bulan (maksimal 6)

Naskah Pasal 21 ayat (1) setelah perubahan berbunyi: "Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Upah, untuk paling lama 6 (enam) bulan." Batas atas upah Rp 5.000.000 diatur pada Pasal 21 ayat (3).

Sumber: PP 6/2025 tentang Perubahan atas PP 37/2021 (JDIH Kemenkeu), naskah yang diganti pada PP 37/2021, dan penjelasan resmi di BPJS Ketenagakerjaan — Penerima Upah.

Mengapa banyak artikel masih menulis 45% dan 25%

Ini titik yang paling sering keliru. Ketika program JKP diperkenalkan lewat PP 37/2021, manfaat uang tunainya memang berjenjang: 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, lalu turun menjadi 25% untuk 3 bulan berikutnya. Angka itu tersebar luas di artikel yang ditulis pada 2021–2024.

PP 6/2025 mengubahnya. Penjelasan umum peraturan tersebut menyebut evaluasi berkala atas iuran dan batas upah — sebagaimana diamanatkan PP 37/2021 — serta meningkatnya jumlah PHK sebagai latar belakang penguatan manfaat. Hasilnya adalah tarif rata 60% selama seluruh masa manfaat. Untuk upah Rp 5.000.000, selisihnya besar: skema lama memberi sekitar Rp 10.500.000 untuk 6 bulan, sedangkan ketentuan sekarang sekitar Rp 18.000.000.

Kalau status Anda PKWT (karyawan kontrak)

Ini bagian yang paling sering meleset, dan pengaruhnya menentukan berhak atau tidak — bukan sekadar besar-kecilnya angka.

PP 35/2021 menggolongkan berakhirnya PKWT sebagai PHK. Karena itu banyak pekerja kontrak yang masa kontraknya habis merasa dirinya "terkena PHK" dan menyimpulkan bisa mengklaim JKP. Padahal PP 6/2025 Pasal 20 ayat (2) memberi syarat tersendiri untuk PKWT: "Manfaat JKP bagi Peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu diberikan apabila Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu."

Syarat ini berdiri terpisah dari keempat pengecualian pada ayat (1) (mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia). Ringkasnya:

Jadi status PKWT itu sendiri tidak menggugurkan hak. Yang menggugurkan adalah berakhirnya kontrak secara alami. Pekerja PKWT yang di-PHK karena efisiensi atau perusahaan merugi sebelum kontraknya habis diperlakukan sama seperti karyawan tetap — sepanjang masa iur dan syarat lainnya terpenuhi.

Karena itu kalkulator ini menanyakan jenis hubungan kerja secara terpisah dari sebab berakhirnya. Tanpa pemisahan itu, pekerja kontrak yang kontraknya habis akan memilih "PHK oleh pemberi kerja" dan memperoleh hasil yang keliru.

Cara mengisi

• Upah sebulan yang dilaporkan: pakai upah pokok + tunjangan tetap yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, bukan gaji bersih dan bukan penghasilan termasuk lembur.
• Jenis hubungan kerja: pilih PKWTT bila Anda karyawan tetap, PKWT bila bekerja dengan kontrak berjangka waktu.
• Apakah PHK terjadi sebelum kontrak berakhir (hanya muncul untuk PKWT): jawab "tidak" bila hubungan kerja selesai karena masa kontrak habis.
• Sebab berakhirnya hubungan kerja: pilih apa adanya. Mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia berada di luar cakupan JKP.
• Bulan iuran dalam 24 bulan terakhir: hitung berapa bulan iuran JKP tercatat, boleh gabungan dari beberapa pemberi kerja bila Anda pindah kerja.
• Sudah berapa bulan sejak PHK: dipakai untuk menghitung sisa tenggat klaim.
• Perkiraan lama menerima manfaat: manfaat berhenti bila Anda bekerja kembali, jadi isi sesuai perkiraan Anda sendiri, maksimal 6 bulan.

Contoh perhitungan

1. Upah Rp 4.000.000, masa iur 18 bulan, PHK efisiensi. Upah dasar Rp 4.000.000 (di bawah batas atas). Manfaat bulanan = 60% × Rp 4.000.000 = Rp 2.400.000. Bila diterima 6 bulan penuh, perkiraan totalnya Rp 14.400.000.
2. Upah Rp 12.000.000, masa iur 24 bulan. Upah dasar dipotong ke Rp 5.000.000. Manfaat bulanan = 60% × Rp 5.000.000 = Rp 3.000.000, total 6 bulan sekitar Rp 18.000.000. Ini adalah plafon manfaat JKP berapa pun besar gaji Anda.
3. Bekerja kembali di bulan ketiga. Upah Rp 4.000.000 dengan manfaat bulanan Rp 2.400.000, tetapi hanya diterima 3 bulan, sehingga perkiraan totalnya Rp 7.200.000.
4. Masa iur baru 11 bulan. Nominalnya sama seperti contoh pertama, tetapi syarat masa iur minimal 12 bulan dalam 24 bulan kalender belum terpenuhi, sehingga manfaat uang tunai belum dapat diklaim.
5. PKWT yang kontraknya habis. Upah Rp 4.000.000 dan masa iur 18 bulan, tetapi hubungan kerja berakhir karena masa kontrak selesai. Syarat Pasal 20 ayat (2) tidak terpenuhi, sehingga manfaat uang tunai tidak dapat diklaim meskipun nominal hitungannya sama dengan contoh pertama.
6. PKWT yang di-PHK di tengah kontrak. Kondisi sama seperti contoh 5, tetapi perusahaan melakukan PHK sebelum kontrak berakhir. Syarat Pasal 20 ayat (2) terpenuhi dan perkiraan manfaatnya kembali Rp 2.400.000 per bulan.

Kesalahan umum

• Memakai perhitungan 45% + 25% yang sudah usang. Ini penyebab nomor satu perkiraan meleset jauh ke bawah sejak Februari 2025.
• Mengira upah besar berarti manfaat besar. Batas atas Rp 5.000.000 membuat manfaat bulanan berhenti di sekitar Rp 3.000.000.
• Menunda klaim. Hak manfaat gugur bila permohonan tidak diajukan dalam 6 bulan sejak PHK.
• Mengira resign juga ditanggung. Mengundurkan diri berada di luar cakupan JKP.
• Mengira habis kontrak sama dengan PHK untuk keperluan JKP. PP 35/2021 memang menyebutnya PHK, tetapi PP 6/2025 Pasal 20 ayat (2) hanya menjamin PKWT yang di-PHK sebelum kontraknya berakhir.
• Mengira JKP memotong pesangon. JKP tidak mengurangi hak pesangon maupun saldo JHT.

Apa saja yang bisa diterima setelah PHK

Setelah PHK, biasanya ada beberapa hak yang berjalan berdampingan dan sebaiknya dihitung terpisah:

• Pesangon (UP) dan uang penghargaan masa kerja (UPMK) menurut PP 35/2021 — hitung dengan Kalkulator Pesangon, lalu perkirakan potongan pajaknya di Kalkulator Pajak Pesangon.
• Saldo JHT yang dapat diklaim setelah berhenti bekerja — proyeksikan saldonya di Kalkulator JHT dan pajaknya di Kalkulator Pajak Pencairan JHT.
• Manfaat JKP yang dihitung di halaman ini.
• Jaminan Pensiun (JP) yang baru dibayarkan saat usia pensiun, bukan saat PHK — lihat Kalkulator Jaminan Pensiun.

Kalkulator terkait

• Kalkulator Pesangon
• Kalkulator Pajak Pesangon
• Kalkulator JHT
• Kalkulator Jaminan Pensiun
• Kalkulator BPJS

Kalkulator ini bersifat informatif dan menampilkan perkiraan (estimasi), bukan keputusan resmi atas hak Anda. Dasar perhitungan adalah PP 6/2025 (perubahan atas PP 37/2021) yang berlaku sejak 7 Februari 2025. Besaran dan kelayakan riil ditentukan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data upah yang dilaporkan pemberi kerja, catatan masa iur, dan verifikasi sebab PHK. Untuk sengketa PHK atau pertanyaan hukum, rujuk Kemnaker atau konsultasikan dengan pengacara maupun serikat pekerja.